AD/ART IKMAS

ANGGARAN DASAR
IKATAN ALUMNI MA’HAD ASSALAAM (IKMAS) SURAKARTA

 

MUQODIMAH

Bahwa sesungguhnya Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah bagi siapa saja yang beramal baik secara berjamaah. Makna berjamaah adalah berkelompok menggabungkan segala potensi makhluk untuk suatu tujuan yang sama. Untuk sebuah tujuan, jamaah membangun kesamaan yang mengatasi segala bentuk perbedaan, dan menghargai perbedaan-perbedaan itu sebagai kekayaan yang digunakan sebagai dasar yang membentuk dan menghidupkan jamaah. Kemudian dari pada itu segala kekayaan tersebut diatur dan dikelola untuk mencapai tujuan bersama yang sama.

Alumni Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta merupakan jamaah yang lahir dari suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk membina para santri menjadi insan yang bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu, sanggup bera’mar ma’ruf nahi munkar, dalam rangka menegakkan risalah islamiyah dan selalu bertafaquh fiddin.

Hasil dari seluruh rangkaian pendidikan pondok yang khas adalah keinginan untuk selalu menjaga silaturrahmi, meningkatkan kualitas diri, mengemban amanat dakwah dan mengusahakan terwujudnya kehidupan yang adil dan sejahtera berdasarkan ridha Allah SWT. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, dengan senantiasa mengharapkan petunjuk, perlindungan, dan ridha Allah SWT, maka dengan ini sebuah Organisasi Alumni Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta dinyatakan berdiri.

 

BAB I

NAMA, TEMPAT DAN WAKTU

 

Pasal 1

Organisasi ini bernama IKATAN ALUMNI MA’HAD ASSALAAM SURAKARTA

disingkat IKMAS.

 

Pasal 2

Organisasi ini berkedudukan di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta.

 

Pasal 3

Organisasi ini didirikan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 1988 di Surakarta, untuk

waktu yang tidak terbatas.

 

BAB II

SIFAT DAN ASAS

 

Pasal 4

Organisasi ini bersifat kekeluargaan.

 

Pasal 5

Organisasi ini berasaskan Islam

 

BAB III

TUJUAN

 

Pasal 6

Organisasi ini bertujuan:

  1. Memperkuat Ukhuwah Islamiah di kalangan alumni PPMI Assalaam Surakarta
  2. Turut serta berperan aktif atas kelangsungan dan kemajuan PPMI Assalaam Surakarta.
  3. Berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT.

 

BAB IV

USAHA

 

Pasal 7

  1. Mengadakan forum silaturahmi dan komunikasi
  2. Mengadakan kegiatan kerohanian, keilmuan, dan ketrampilan dalam upaya

meningkatkan kualitas.

  1. Mengadakan usaha bidang ekonomi untuk membentuk kemandirian alumni.
  2. Memperluas pola jaringan yang berorientasi pada tujuan organisasi.

 

BAB V

ANGGOTA

 

Pasal 8

Anggota IKMAS terdiri atas:

  1. Anggota Biasa
  2. Anggota Kehormatan

 

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

 

Pasal 9

Kekuasaan dipegang oleh Musyawarah Nasional dan Musyawarah Cabang.

 

Pasal 10

Pengurus terdiri atas Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang

 

BAB VII

KEBENDAHARAAN

 

Pasal 11

Harta benda IKMAS diperoleh dari:

  1. Iuran, infak, dan atau sumbangan anggota.
  2. Usaha-usaha lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.

 

 

BAB VIII

PEMBUBARAN

 

Pasal 12

Pembubaran IKMAS menjadi wewenang Musyawarah Nasional.

 

Pasal 13

Sesudah IKMAS bubar, seluruh harta kekayaan organisasi diserahkan kepada PPMI Assalaam Surakarta dan atau pihak-pihak lain yang ditentukan oleh

Musyawarah Nasional.

 

BAB IX

PENJABARAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

 

Pasal 14

Anggaran Dasar IKMAS pasal 8,9,10, 11, dan 12 dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 15

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional.

 

BAB X

PENGESAHAN

 

Pasal 16

Anggaran Dasar ini disahkan pada SIDANG LUAR BIASA IKMAS di Surakarta pada tanggal 13-14 November 1998, dilakukan perubahan pada MUNAS II IKMAS di Surakarta pada tanggal 28-29 November 2004, dan dilakukan perubahan pada MUNAS IKMAS III di Surakarta pada tanggal 14-15 Mei 2011.

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

IKATAN ALUMNI MA’HAD ASSALAAM (IKMAS) SURAKARTA

 

BAB I

ANGGOTA

 

Pasal 1

Anggota Biasa adalah orang yang pernah mengenyam pendidikan di PPMI Assalaam minimal 1 tahun.

 

Pasal 2

Anggota Kehormatan adalah setiap orang yang berjasa terhadap IKMAS yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat atau diusulkan oleh Pengurus Cabang dengan persetujuan Pengurus Pusat.

 

Pasal 3

Ketentuan Keanggotaan

Keanggotaan IKMAS berdasarkan pada:

  1. Teritori atau kewilayahan
  2. Angkatan

 

Pasal 4

Kewajiban dan Hak

a. Kewajiban Anggota

  1. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.
  2. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.
  3. Membayar iuran.
  4. Bagi anggota kehormatan, ketentuan ayat a poin 3 tidak berlaku.

 

b. Hak anggota

  1. Anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih.
  2. Anggota biasa dan kehormatan berhak menyatakan pendapat.

 

Pasal 5

  1. Keanggotaan berakhir apabila anggota meninggal dunia.
  2. Anggota tidak dapat diberhentikan dari keanggotaan IKMAS, kecuali anggota kehormatan.

 

Pasal 6

  1. Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban akan dikenai sanksi.
  2. Sanksi yang dikenakan setinggi-tingginya berupa penghilangan hak yang dimiliki, sedangkan bagi anggota kehormatan dapat dicabut keanggotaannya.

 

Pasal 7.

Tata Cara Pemberian Sanksi

  1. Sanksi ditetapkan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang.
  2. Pemberian sanksi dilakukan dengan suatu peringatan terlebih dahulu
  3. Anggota yang dikenai sanksi diberikan kesempatan membela diri dalam Musyawarah Cabang atau forum yang ditunjuk untuk itu dan Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang dapat meninjau kembali.
  4. Apabila yang bersangkutan dalam ayat 3 tidak dapat memerima keputusan, dapat mengajukan/meminta banding dalam Musyawarah Nasional sebagai pembelaan akhir.

 

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

 

Pasal 8

Musyawarah Nasional

a. Status

  1. Musyawarah Nasional merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan.
  2. Musyawarah Nasional dihadiri oleh utusan cabang-cabang dan atau utusan angkatan.
  3. Musyawarah Nasional diadakan tiap 5 tahun sekali.
  4. Dalam keadaan mendesak dan jika dipandang perlu, Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan pada masa antara 2 (dua) Musyawarah Nasional.

 

b. Wewenang.

  1. Menetapkan dan mengubah AD/ART, pedoman-pedoman pokok, Garis-garis Besar Haluan Kerja (GBHK).
  2. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat IKMAS.
  3. Memilih ketua umum/formatur Pengurus Pusat IKMAS.

 

c. Tata Tertib Musyawarah Nasional.

  1. Pengurus Pusat adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Nasional.
  2. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau.
  3. Peserta penuh terdiri dari personalia pengurus pusat, utusan cabang, perwakilan angkatan dan undangan, sedangkan peserta peninjau adalah undangan selain berstatus alumni yang ditentukan oleh Pengurus Pusat.
  4. Musyawarah Nasional dianggap sah bila dihadiri oleh 2/3 cabang dan angkatan.
  5. Banyaknya utusan cabang dan angkatan serta peserta Musyawarah Nasional ditentukan dalam ketetapan organisasi.
  6. Pimpinan sidang terdiri dari 3 orang yang diambil dari wakil utusan cabang atau angkatan.
  7. Apabila ketentuan dalam point 4 tidak dipenuhi, maka penyelenggaraan Musyawarah Nasional diundur selambat-lambatnya 2 x 15 menit dan setelah itu dianggap sah.

 

Pasal 9

Musyawarah Cabang

a. Status

  1. Musyawarah Cabang dihadiri oleh anggota cabang.
  2. Musyawarah Cabang diadakan 2tahun sekali.
  3. Dengan persetujuan Pengurus Pusat, Musyawarah Cabang dapat diundur penyelenggaraannya dengan batas toleransi maksimal 1 (satu) tahun.
  4. Dalam keadaan mendesak dan jika dianggap perlu Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan pada masa antara 2 (dua) Musyawarah Cabang.

 

b. Wewenang

  1. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Cabang.
  2. Menetapkan garis besar kebijakan cabang.
  3. Memilih ketua umum/formatur pengurus Cabang.

 

c. Tata Tertib Musyawarah Cabang.

  1. Pengurus Cabang adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Cabang
  2. Peserta Musyawarah Cabang terdiri peserta penuh dan peserta peninjau.
  3. Peserta peninjau adalah undangan yang ditentukan oleh Pengurus Cabang.
  4. Musyawarah Cabang dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah anggota cabang.
  5. Apabila ketentuan dalam point 4 tidak dipenuhi, maka penyelenggaraan Musyawarah Cabang diundur selambat-lambatnya 2 x 15 menitdan setelah itu dianggap sah.

 

BAB III

STRUKTUR KEPENGURUSAN

 

Pasal 10

Pengurus Pusat

a. Status

  1. Pengurus Pusat merupakan badan pelaksana tertinggi dalam IKMAS
  2. Masa jabatan Pengurus Pusat adalah 5 tahun.

 

b. Kepengurusan

  1. Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari ketua umum, sekretaris umum dan bendahara.
  2. Yang berhak dipilih menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat adalah anggota biasa yang pernah menjadi anggota Pengurus Cabang dan atau yang terpilih dalam Munas.
  3. Yang berhak menjadi anggota Pengurus Pusat adalah anggota biasa yang pernah menjadi anggota Pengurus Cabang atau anggota yang berprestasi luar biasa dan belum pernah menjadi anggota Pengurus Cabang.

 

c. Tugas dan Kewajiban Pengurus Pusat.

  1. Melaksanakan AD/ART.
  2. Menjalankan ketetapan- ketetapan Musyawarah Nasional
  3. Mengkoordinasikan kerja seluruh cabang.
  4. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.

 

Pasal 11

Pengurus Cabang

  1. Cabang dapat didirikan dengan anggota sekurang-kurangnya 5 orang berdasarkan:
  2. Satu teritori atau wilayah
  3. Satu angkatan
  4. Berdirinya cabang disahkan oleh Pengurus Pusat.
  5. Status :
  6. Pengurus Cabang adalah badan pelaksana IKMAS di tingkat cabang.
  7. Masa jabatan Pengurus Cabang maksimal adalah 3 tahun.
  8. Kepengurusan
  9. Pengurus cabang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua umum, sekretaris umum dan bendahara.
  10. Yang berhak dipilih menjadi Ketua Pengurus Cabang adalah anggota biasa yang usia keanggotaannya sekurang-kurangnya 1 tahun
  11. Yang berhak menjadi anggota Pengurus Cabang adalah anggota yang usia keanggotaannya sekurang-kurangnya 1 tahun atau anggota yang berprestasi luar biasa dan usia keanggotaannya belum mencapai 1 tahun.
  12. Pengurus Cabang disahkan oleh Pengurus Pusat.
  13. Tugas dan Kewajiban
  14. Melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Cabang.
  15. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang.

 

Pasal 12

Masa jabatan Ketua Umum Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang sebanyak-banyaknya 2 periode.

 

Pasal 13.

  1. Rayon dapat dibentuk di tingkat cabang berdasarkan kesatuan wilayah, kesatuan tempat bekerja, kesatuan tempat studi, atau kesatuan-kesatuan lain yang dianggap perlu.
  2. Rayon dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Cabang berdasarkan usulan dari anggota.
  3. Rayon adalah Badan Pembantu Pengurus Cabang.
  4. Susunan pengurus Rayon sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan sekretaris.
  5. Masa jabatan pengurus Rayon disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Cabang.

 

BAB IV

LEMBAGA-LEMBAGA KHUSUS

 

Pasal 14

Lembaga khusus dapat dibentuk berdasarkan status dan kepentingan anggota.

 

Pasal 15

  1. Lembaga khusus dapat dibentuk di tingkat pusat maupun cabang.
  2. Beberapa lembaga khusus di tingkat cabang dapat dikoordinasikan oleh lembaga khusus di tingkat pusat.
  3. Pengurus lembaga khusus merupakan anggota Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang.

 

BAB V

KEUANGAN

 

Pasal 16

  1. Dana IKMAS diperoleh dari iuran wajib anggota dan sumber-sumber lain.
  2. Dana yang didapatkan oleh Pengurus Pusat dari sumber-sumber lain digunakan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan organisasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat cabang.

 

BAB VI

ATRIBUT ORGANISASI

 

Pasal 17

Lambang, lagu, dan atribut-atribut lain ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.

 

BAB VII

PEMBUBARAN

 

Pasal 18

  1. Pembubaran IKMAS dapat diusulkan pada Musyawarah Nasional oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah cabang dan angkatan yang ada.
  2. Pembubaran IKMAS harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 peserta Musyawarah Nasional.

 

BAB VIII

PERUBAHAN AD/ART

 

Pasal 19

Perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 peserta Musyawarah Nasional

 

ATURAN PERALIHAN

Pasal 20

Lambang, atribut, dan peraturan yang ada masih berlaku sebelum diadakan yang baru menurut AD/ART ini.

 

ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART ini akan diatur kemudian dengan merujuk pada AD/ART yang telah ditetapkan.

 

Ditetapkan di : Surakarta

Hari: Sabtu

Tanggal: 14 Mei 2011

Waktu : 17.07

 

PIMPINAN SIDANG KOMISI II

MUNAS III IKMAS

 

 

 

Zaenal MuttaqinMusthofa Kamal Azis